Kritik Publik atas Tunjangan DPR: Seruan Reformasi dan Transparansi

 

Sumber SS : https://www.youtube.com/watch?v=kwv8h9YcNHc

Kritik Publik atas Tunjangan DPR: Seruan Reformasi dan Transparansi

Kritik terhadap tunjangan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) di Indonesia semakin meluas, terutama dari masyarakat dan diaspora Indonesia. Gaji dan tunjangan yang dianggap fantastis ini dinilai tidak mencerminkan kondisi ekonomi rakyat serta menunjukkan ketidakadilan dan ketimpangan yang besar. Diaspora Indonesia, seperti Salsa Erwina Hutagalung yang tinggal di Denmark, menyampaikan pandangannya melalui wawancara daring, menyoroti perbedaan besar antara gaji anggota DPR dan masyarakat umum di berbagai negara. Mereka menekankan bahwa di negara-negara seperti Denmark dan Swedia, rasio gaji anggota parlemen terhadap upah minimum jauh lebih kecil, sehingga kebijakan yang dibuat lebih representatif dan adil.

Selain itu, kritik juga diarahkan pada ketidaktransparanan dan minimnya akuntabilitas DPR. Fasilitas dan tunjangan yang dinilai berlebihan, seperti tunjangan rumah dan komunikasi, memperlihatkan adanya ketidakadilan dalam sistem pajak dan pengelolaan keuangan negara. Hal ini semakin memperlebar jurang ketidakpercayaan publik, karena DPR dinilai menikmati fasilitas berlimpah di tengah kondisi rakyat yang masih berjuang memenuhi kebutuhan dasar. Kurangnya indikator kinerja yang jelas serta minimnya pencapaian legislasi prioritas juga memperlihatkan bahwa DPR belum efektif dalam menjalankan perannya sebagai wakil rakyat.

Kritik lainnya datang dari aspek partisipasi publik. DPR dianggap tidak membuka ruang yang cukup untuk diskusi dan kritik dari masyarakat, termasuk dari diaspora Indonesia yang peduli dengan perkembangan demokrasi di tanah air. Ketertutupan ini dinilai menghambat demokrasi partisipatif yang sehat, karena rakyat tidak dilibatkan secara aktif dalam proses pembuatan kebijakan. Padahal, di negara-negara maju seperti Denmark, keterbukaan dan partisipasi masyarakat menjadi bagian penting dalam proses legislasi. Masyarakat bahkan diundang secara terbuka untuk memberi masukan, sehingga kebijakan yang dihasilkan lebih berpihak pada rakyat dan meningkatkan kepercayaan publik.

Fenomena ini menunjukkan bahwa sistem politik Indonesia membutuhkan reformasi menyeluruh. Gaji dan tunjangan anggota DPR perlu diatur secara proporsional dengan kondisi rakyat, sementara transparansi dan akuntabilitas harus ditingkatkan agar DPR dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya. Dengan indikator kinerja yang jelas, publik dapat menilai sejauh mana DPR benar-benar bekerja untuk kepentingan rakyat.

Dalam konteks global, praktik demokrasi di negara-negara seperti Denmark dan Swedia bisa menjadi contoh bagi Indonesia. Di sana, gaji anggota parlemen yang proporsional, fasilitas sederhana, serta keterlibatan publik dalam proses legislasi telah membangun sistem pemerintahan yang transparan, adil, dan dipercaya rakyat. Hal ini membuktikan bahwa demokrasi yang sehat memerlukan keseimbangan antara hak dan kewajiban, serta penghormatan terhadap suara rakyat.

Diaspora Indonesia turut mengambil peran penting dalam mendorong perubahan ini. Mereka merasa memiliki privilege sekaligus tanggung jawab moral untuk membantu rakyat Indonesia keluar dari ketimpangan sosial dan ekonomi melalui kritik konstruktif dan dukungan nyata. Dengan pengalaman hidup di negara-negara yang menerapkan praktik demokrasi sehat, diaspora dapat menjadi cermin sekaligus pendorong agar Indonesia mampu membangun sistem politik yang lebih adil, transparan, dan berpihak kepada rakyat.

Dengan demikian, kritik terhadap tunjangan DPR bukan hanya soal angka gaji, tetapi menyangkut prinsip keadilan, transparansi, dan partisipasi publik dalam demokrasi. Reformasi institusional yang menyeluruh diperlukan agar DPR benar-benar dapat menjalankan fungsinya sebagai wakil rakyat, membangun kepercayaan publik, serta memastikan kebijakan yang dihasilkan relevan dan adil bagi seluruh masyarakat Indonesia.