Gelombang Protes Rakyat dan Krisis Kepercayaan Pasca Demonstrasi 28–29 Agustus 2025

Sumber SS : https://www.youtube.com/watch?v=CD7-icUzsrQ

Gelombang Protes Rakyat dan Krisis Kepercayaan Pasca Demonstrasi 28–29 Agustus 2025

Pada tanggal 28–29 Agustus 2025, Indonesia diguncang oleh aksi demonstrasi besar-besaran yang berpusat di depan Gedung DPR RI. Aksi ini dipicu oleh keputusan kontroversial DPR yang menaikkan gaji anggota legislatif secara signifikan di tengah kondisi ekonomi rakyat yang semakin memburuk. Rakyat menilai keputusan tersebut sebagai bentuk ketidakadilan yang nyata dan semakin memperlihatkan jurang antara elit politik dengan masyarakat. Awalnya demonstrasi berlangsung damai, namun situasi berubah menjadi kerusuhan setelah aparat keamanan menembakkan gas air mata dan peluru karet ke arah massa.

Tragedi semakin memilukan ketika seorang pengemudi ojek online bernama Afan Kurniawan, yang tidak terlibat langsung dalam aksi, meninggal dunia setelah dilindas kendaraan taktis polisi. Peristiwa ini menjadi simbol kekerasan dan ketidakadilan yang memicu kemarahan publik. Aksi lanjutan pun bermunculan, dipelopori oleh mahasiswa dan masyarakat sipil yang menuntut pertanggungjawaban atas insiden tersebut. Pemerintah merespons dengan langkah-langkah represif, termasuk pelarangan live streaming dan pengamanan ketat, namun tindakan ini justru memperkuat citra ketakutan dan menambah ketidakpercayaan rakyat terhadap aparat keamanan.

Di sisi lain, pejabat keamanan melontarkan narasi kontroversial dengan menyebut adanya dugaan pendanaan asing dalam aksi tersebut. Klaim ini menimbulkan spekulasi bahwa ada motif geopolitik di balik kerusuhan, meskipun kebenarannya diragukan banyak pihak. Lembaga HAM, serikat pekerja, dan berbagai organisasi masyarakat mengecam keras tindakan aparat serta narasi yang dianggap berusaha mengalihkan perhatian dari akar masalah, yakni ketidakadilan sosial dan ekonomi yang melilit rakyat.

Situasi ini menunjukkan ketidakmampuan pemerintah dalam mengendalikan krisis. Penggunaan kekerasan justru memperdalam luka kolektif, terutama setelah korban jiwa berjatuhan. Kematian Afan Kurniawan kini menjadi simbol perlawanan terhadap kekuasaan yang dianggap abai terhadap nasib rakyat. Di tengah ketegangan, rakyat semakin sulit mempercayai institusi negara karena respon pemerintah cenderung menutup ruang dialog dan membungkam aspirasi masyarakat.

Gelombang protes diperkirakan akan terus berlanjut. Keterlibatan mahasiswa dan masyarakat sipil dalam aksi lanjutan menjadi sinyal bahwa ketidakpuasan rakyat belum mereda. Potensi eskalasi konflik semakin besar jika pemerintah tetap bersikukuh mempertahankan kebijakan elitis dan tindakan represif. Banyak pihak khawatir ketegangan ini akan berkembang menjadi krisis politik yang lebih luas jika tidak ada langkah solutif yang berpihak kepada rakyat.

Di tengah krisis ini, peran media dan komunikasi menjadi sangat penting. Sensor dan pembatasan liputan hanya memperkuat citra pemerintah yang menutup diri, sementara masyarakat tetap berjuang menyuarakan aspirasi melalui jalur alternatif. Klaim pendanaan asing pun semakin memperkeruh keadaan, menimbulkan kesan adanya upaya politik untuk memecah belah dan mendeligitimasi gerakan rakyat. Hal ini justru menambah ketidakpercayaan terhadap pemerintah sekaligus memperbesar peluang lahirnya gerakan massa yang lebih besar dan sulit dikendalikan.

Dengan demikian, demonstrasi 28–29 Agustus 2025 bukan sekadar protes atas kenaikan gaji DPR, tetapi cerminan dari akumulasi ketidakpuasan rakyat terhadap sistem politik yang dianggap tidak adil. Ketidakpercayaan rakyat terhadap institusi pemerintah dan aparat keamanan kini semakin dalam, dan jika tidak segera diatasi dengan reformasi struktural serta solusi yang berpihak kepada rakyat, Indonesia berisiko menghadapi krisis politik yang lebih serius dan berlarut-larut. Reformasi politik dan perbaikan sistem keamanan menjadi kebutuhan mendesak agar stabilitas sosial dan politik dapat pulih, serta agar hak-hak rakyat untuk bersuara dan mendapatkan keadilan tetap terjamin.